Diduga Korupsi Dana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Mantan Lurah Banyutowo Ditahan Kejaksaan

- Selasa, 3 Agustus 2021 | 19:12 WIB
Tersangka dugaan penggelembungan dana PTSL tahun 2018 digiring ke tahanan usai jalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kendal,Selasa 3 Agustus 2021. (edi prayitno/kontributor Kendal)
Tersangka dugaan penggelembungan dana PTSL tahun 2018 digiring ke tahanan usai jalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Kendal,Selasa 3 Agustus 2021. (edi prayitno/kontributor Kendal)

KENDAL, AYOSEMARANG.COM -- Dua tersangka kasus dugaan penggelembungan dana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018 di Kelurahan Banyutowo, Kecamatan Kota Kendal resmi ditahan Kejaksaan Negeri Kendal, Selasa 3 Agustus 2021.

Dua tersangka yakni mantan Lurah Banyutowo, Irlan Subeni dan Sri Sumarli, Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) pada program PTSL di Kelurahan Banyutowo.

Keduanya ditahan setelah pihak Kejari Kendal menemukan dua alat bukti cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Modusnya yakni dengan menggelembungkan biaya PTSL dari biaya awal Rp150 ribu menjadi Rp1,1 juta dan 1,5 juta.

Akibat perbuatan kedua tersangka telah mengakibatkan masyarakat dirugikan. Total kedua tersangka mendapat keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum sebesar Rp709 juta.

Kasus ini bermula  dari tahun 2017, Irlan Subeni yang menjabat Kepala Kelurah Banyutowo saat itu membentuk Pokmas calon peserta PTSL. Dalam forum itu dipilih Sri Sumarli sebagai Ketua Pokmas PTSL Kelurahan Banyutowo.

AYO BACA : Melantik Pejabat Fungsional, Ini Pesan Bupati Dico untuk Pejabat Hadapi Tantangan di Masa Pandemi Covid-19

“Padahal PTSL ini ada di 2018, tapi mereka sudah membentuk secara diam-diam tanpa melibatkan masyarakat yang menerima PTSL,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kendal, Ronaldwin melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kendal Dani K Daulay.

Dari pertemuan tersebut, kemudian diputuskan biaya pengurusan sertifikat tanah melalui program PTSL.  Besarannya yakni untuk tanah kering atau pekarangan dibebani biaya Rp 1,1 juta. Sedangkan tanah persawahan Rp 1,5 juta.

Padahal dana resmi pengurusan biaya PTSL sesuai SKB tiga menteri adalah sebesar Rp150 ribu. Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Kendal Nomor 3 tahun 2018. Yakni tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan PTSL Bagi Masyarakat di Kendal memang mengatur membolehkan dana lebih.

Halaman:

Editor: Budi Cahyono

Tags

Terkini

Covid-19 di Kendal Renggut 16 Ibu Hamil

Kamis, 16 September 2021 | 18:41 WIB

Stok Vaksin Melimpah, Kendal Optimistis Penuhi Target

Kamis, 16 September 2021 | 12:44 WIB

Miris, Ribuan Tempat Ibadah di Kendal Belum Miliki IMB

Rabu, 15 September 2021 | 11:03 WIB

Bertambah, Ini Syarat Sekolah Gelar PTM di Kendal

Selasa, 14 September 2021 | 11:10 WIB
X