Direktur Puskapsi: Terbitkan Perppu Penangguhan Revisi UU KPK Setidaknya Setahun

- Sabtu, 5 Oktober 2019 | 18:30 WIB
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww)
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Presiden Joko Widodo diminta untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), untuk menangguhkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setidaknya selama satu tahun.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Negeri Jember, Dr Bayu Dwi Anggono dalam diskusi "Perpu apa perlu?" mengatakan, selama penangguhan itu presiden dan DPR dapat membahas kembali pasal revisi yang menerima penolakan sejumlah kalangan karena dinilai melemahkan lembaga antirasuah itu.

AYO BACA : Perppu KPK Diterbitkan, Tak Ada Pemakzulan Terhadap Presiden

"DPR diajak membahas lagi tentang revisi UU KPK dan gunakan prosedur yang benar," ujar Bayu, pada Sabtu (5/10/2019) di Jakarta. 

Ia menekankan selama pembahasan kembali, pemerintah dan DPR harus membuka ruang partisipasi dan tidak lagi mengulang pembahasan secara tertutup dan tergesa-gesa.

AYO BACA : Presiden Jokowi: TNI Masa Depan Harus Adaptasi Teknologi Baru

Terkait opsi uji materi ke Mahkamah Konstitusi, ia menyebut warga negara memang memiliki hak untuk melakukan itu, tetapi pemerintah dan DPR yang semestinya bertanggung jawab atas proses legislasi revisi UU KPK.

"Publik bukan menolak tawaran ke MK. Publik menuntut pertanggungjawaban proses legislasi yang tidak prosedural," tutur Bayu.

Senada, akademisi Heru Widodo menilai pemerintah dan semua wakil rakyat harus mempertanggungjawabkan ketika terjadi proses legislasi yang salah, salah satu sarananya adalah perpu.

Halaman:

Editor: Adib Auliawan Herlambang

Tags

Terkini

Rekomendasi 4 Anime Action Series di Netflix

Selasa, 19 Oktober 2021 | 19:15 WIB
X