PDI Perjuangan Sebut Megawati Hanya Minta Amandemen Terbatas UUD

- Senin, 14 Oktober 2019 | 14:57 WIB
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputtri (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (kanan) disela memberikan keterangan pers di kediaman Megawati, di Jakarta, Kamis (10/10/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama.
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputtri (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah (kanan) disela memberikan keterangan pers di kediaman Megawati, di Jakarta, Kamis (10/10/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/ama.

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta amandemen terbatas UUD 1945 "digaris tebal", yaitu menambah kewenangan MPR RI untuk menetapkan haluan negara.

"Di luar itu PDI Perjuangan tidak akan ikut dalam agenda perubahan-perubahan pasal yang lainnya," kata Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/10/2019). 

Basarah mengatakan, sikap PDI Perjuangan hanya pada perubahan terbatas khusus pasal 3 UUD 1945 yaitu wewenang MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD ditambah wewenang untuk menetapkan haluan negara.

AYO BACA : Dukung Amandemen UUD, Fraksi PAN: Jangan Melebar Tidak Terkendali

Pihaknya tidak bisa mengambil kesimpulan secara serta merta terhadap pernyataan politik atau sikap politik yang baru dinyatakan tokoh-tokoh politik.

Menurut dia, masih ada waktu lima tahun kedepan untuk membangun dialog, mendengarkan pendapat berbagai pihak, sampai pada kesimpulan dan keputusan mengenai wacana agenda amendemen terbatas UUD 1945.

"Kita lihat nanti di dalam perkembangan selanjutnya saya selaku Wakil Ketua MPR RI dari PDIP akan terus intensif berkomunikasi dengan Ketua MPR dan para Wakil Ketua MPR yang lain. Untuk saling mencari titik temu sehingga keputusan akhirnya nanti kita serahkan kepada para pimpinan parpol, Presiden Jokowi dan tokoh-tokoh lainnya," ujarnya.

AYO BACA : Ketua DPP PDIP: Amandemen Terbatas UUD Bukan Usulan PDI Perjuangan

Dia menilai waktu yang pas melakukan amandemen terbatas UUD 1945 adalah MPR RI periode 2019-2024 agar Indonesia memiliki haluan negara dan haluan nasional.

Halaman:

Editor: Adib Auliawan Herlambang

Tags

Terkini

Dilamar Gangga Kusuma, Ini Deretan Mantan Pacar Awkarin

Selasa, 30 November 2021 | 18:19 WIB

Mengejutkan, Lesti Kejora Izinkan Rizky Billar Poligami

Selasa, 30 November 2021 | 15:38 WIB

18.572 Jemaah Umrah Asal Indonesia Siap Diberangkatkan

Selasa, 30 November 2021 | 13:36 WIB

Awkarin Dilamar Gangga Kusuma, Netizen Ribut Soal Agama

Selasa, 30 November 2021 | 13:27 WIB
X