Plt Menkumham Belum Siapkan Aturan Teknis UU KPK Baru

- Rabu, 16 Oktober 2019 | 17:41 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (15/10/2019). ANTARA/Fransiska Ninditya/aa.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa (15/10/2019). ANTARA/Fransiska Ninditya/aa.

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM-- Pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM (Plt Menkumham) Tjahjo Kumolo menyebut, hingga saat ini belum aturan teknis terkait penerapan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang akan mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. Ia mengaku belu menyiapkannya.

Saya kira tidak ada (aturan teknis), yang saya pahami sebuah UU yang sudah dibahas bersama diputuskan dalam paripurna DPR selama 30 hari kalau belum ditandatangani Presiden itu otomatis berlaku. Itu saja yang saya tahu, kata Tjahjo Kumolo di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Menurut pasal 73 ayat (2) UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

AYO BACA : Direktur Puskapsi: Terbitkan Perppu Penangguhan Revisi UU KPK Setidaknya Setahun

Revisi UU KPK disahkan dalam rapat Paripurna DPR 17 September 2019 dengan waktu revisi hanya 13 hari sejak usulan revisi UU KPK yang diusulkan Baleg DPR.

Artinya UU KPK versi revisi otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019.

Dalam revisi UU tersebut disebutkan ada sejumlah aktivitas penindakan yang harus diatur dalam peraturan pemerintah seperti ketentuan organ pelaksana Dewan Pengawas (pasal 37 C). Dewan Pengawas sendiri dipilih Presiden namun hingga saat ini Presiden belum menunjuk Dewan Pengawas padahal berdasarkan
\npasal 70 C disebutkan sejak revisi UU tersebut berlaku maka semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam revisi UU KPK.

AYO BACA : Uji UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva: Langkah Tepat

Masih panjang itu, belum belum kita bahas, ungkap Tjahjo saat ditanya soal peraturan pemerintah mengenai Dewan Pengawas.

Halaman:

Editor: Abdul Arif

Tags

Terkini

X