Tak Larang Demonstrasi, Bukti Komitmen Jokowi terhadap Demokrasi

- Rabu, 16 Oktober 2019 | 21:39 WIB
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan sikap Presiden Jokowi yang tak melarang demonstrasi saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 semakin menegaskan sikap dan komitmen Jokowi terhadap demokrasi. ANTARA/Abdu Faisal/am.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengatakan sikap Presiden Jokowi yang tak melarang demonstrasi saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 semakin menegaskan sikap dan komitmen Jokowi terhadap demokrasi. ANTARA/Abdu Faisal/am.

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak melarang demonstrasi saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober. Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai, sikap itu sebagai komitmen Jokowi terhadap demokrasi.  

"Itu menegaskan kejelasan sikap dan komitmen Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan tetap menghormati berbagai perbedaan, karena demonstrasi merupakan sarana penyampaian aspirasi," kata Masinton, di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

AYO BACA : Seru, 20 Anggota TNI Ikuti Body Contest Brigif-4/Dewa Ratna

Terkait sikap Polda Metro Jaya yang tidak akan menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) demonstrasi menjelang pelantikan, menurut Masinton hal itu semata-mata dalam rangka pelaksanaan tugas Polri bersama TNI mengamankan seluruh rangkaian proses pelantikan.

"Apalagi tamu-tamu perwakilan dari berbagai negara akan hadir mengikuti prosesi acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR ini.

AYO BACA : Pakar Nilai Kans Pendukung BIsa Tergerus Jika Gerindra Masuk Kabinet

Karena itu, kata Masinton, sudah tepat imbauan dan pembatasan yang dilakukan Polri agar tidak berdemonstrasi hingga pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober nanti.

"Imbauan tersebut harus kita maknai sebagai langkah antisipasi keamanan dan ketertiban pelaksanaan agenda negara," ujar aktivis '98 ini pula.

Masinton menegaskan, imbauan dan pembatasan demonstrasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden bukanlah pemberangusan demokrasi dan aspirasi karena pelarangan ini hanya bersifat tentatif, situasional, dan bukan berlaku permanen.

Halaman:

Editor: Abdul Arif

Tags

Terkini

X