Ingatkan Menkeu Sri Mulyani, Misbakhun Tegaskan Pentingnya Sense of Crisis

- Selasa, 30 Juni 2020 | 11:00 WIB
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. (dok)
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. (dok)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM-- Cara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menghadapi memburuknya perekonomian akibat pandemi COVID-19 menuai kritik. Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai, Kemenkeu masih menggunakan pola lama dan kurang sense of crisis. 

Legislator Partai Golkar itu pun mendesak Kemenkeu bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) bisa duduk bersama menyajikan skema terbaik untuk menyelamatkan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Misbakhun setelah dirinya mengikuti rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Sri Mulyani dan jajaran OJK, Senin (29/06). Di rapat itupun, Misbakhun sudah menyampaikan desakannya itu.

AYO BACA : Update: 23.800 Orang di Indonesia Berhasil Sembuh dari Covid-19

“Apakah mekanisme dana penempatan yang saat ini itu adalah satu-satunya cara kita untuk mengatasi permasalahan ekonomi akibat dari COVID, ujar Misbakhun di gedung Parlemen, Senayan, Selasa (30/6/2020).

Dalam raker itu Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah menempatkan dana tahap pertama sebesar Rp 30 triliun di empat anggota Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, dan Bank BTN dengan bunga 3,42 persen. Tujuan penempatan dana negara itu adalah mengakselerasi pemulihan ekonomi dan sektor riil melalui dukungan likuiditas perbankan. 

Namun, Misbakhun menilai penempatan dana itu belum menyelesaikan masalah yang ada. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu menganggap jurus Menkeu Sri Mulyani tersebut tak beda jauh dengan saat menghadapi krisis finansial global pada 2008. Padahal, krisis saat ini berbeda dibandingkan 2008 dan tidak bisa diatasi dengan kebijakan yang sama.

AYO BACA : Marak Gowes saat Pandemi, Kemenhub Bahas Keselamatan Pesepeda

Misbakhun lantas merujuk pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat paripurna Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada 18 Juni lalu yang penuh nada jengkel.

Halaman:

Editor: Abdul Arif

Tags

Terkini

X