Pasal-pasal Karet UU ITE yang Perlu Diketahui

- Selasa, 16 Februari 2021 | 12:29 WIB
Ilustrasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (istimewa)
Ilustrasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (istimewa)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Presiden Joko Widodo menyoroti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Jokowi minta kepada DPR untuk merevisi dan menghapus pasal karet dalam UU ITE.

Jokowi berharap pasal-pasal karet yang berbuntut saling lapor ke aparat kepolisian minta dihapus. Pernyataan itu disampaikan Jokowi lewat akun Instagram pribadinya, @jokowi, Selasa (16/2/2021).

AYO BACA : Jokowi Minta Revisi UU ITE Jika Timbulkan Ketidakadilan

Untuk diketahui, istilah pasal karet digunakan untuk menyebut sebuah pasal atau Undang-Undang yang dianggap tidak memiliki tolok ukur yang jelas.

Di Indonesia sendiri, Pasal-Pasal berlaku yang dianggap sebagai Pasal Karet di antaranya adalah Pencemaran Nama Baik, Penistaan Agama, Undang-Undang Lalu Lintas, dan UU ITE.

Sejak disahkan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tanggal 21 April 2008 lalu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi senjata utama untuk memidanakan seseorang.

AYO BACA : Harga Emas Antam Turun Rp5.000 Per Gram

Banyaknya jumlah kasus ternyata dipengaruhi oleh Pasal-Pasal Karet yang memungkinkan setiap individu atau kelompok melaporkan pihak tertentu. Pasal Karet itu di antaranya adalah Pasal 27, dan Pasal 28.

Halaman:

Editor: Adib Auliawan Herlambang

Tags

Terkini

KPK Ungkap Kronologi Alur Kasus Suap Azis Syamsuddin

Sabtu, 25 September 2021 | 11:17 WIB

KPK Resmi Tetapkan Azis Syamsuddin Tersangka Kasus Suap

Sabtu, 25 September 2021 | 07:19 WIB

Alhamdulillah, Kondisi Tukul Arwana Berangsur Membaik

Jumat, 24 September 2021 | 18:37 WIB
X