49 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja Resmi Diundangkan

- Rabu, 17 Februari 2021 | 06:38 WIB
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. (istimewa)
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. (istimewa)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Sebanyak 49 peraturan pelaksana Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah resmi diundangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly berharap, pemberlakuan aturan turunan UU Cipta Kerja tersebut dapat secepatnya memulihkan perekonomian nasional.

"Dengan diundangkannya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pemulihan perekonomian nasional sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan tahun kebangkitan Indonesia," ujar dia, Selasa (16/2/2021).

AYO BACA : Daftar Pasal-Pasal Janggal UU Cipta Kerja

Yasonna mengatakan, sejak awal UU Cipta Kerja dibuat untuk menjadi stimulus positif bagi peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat.

UU Cipta Kerja ini, kata dia, juga merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi. 

Diketahui, pemerintah terus menggeber diselesaikannya aturan turunan UU Cipta Kerja. Aturan turunan yang diundangkan ke dalam Lembaran Negara RI awal pekan ini terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan empat Peraturan Presiden.

AYO BACA : Berenang di Kali Kutho, Dua Remaja Hanyut

Jumlah 49 peraturan pelaksana tersebut menambah daftar aturan turunan yang telah diundangkan. Sebelumnya, sudah ada dua PP yang ditetapkan menjadi aturan, yakni PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi dan PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi.

Halaman:

Editor: Adib Auliawan Herlambang

Tags

Terkini

3,5 Juta Dosis Vaksin Tiba di Indonesia

Minggu, 28 November 2021 | 12:40 WIB
X