Wacana PPN untuk Sembako, BPKN-RI: Cabut Kembali Kebijakan Bahan Pokok sebagai Objek Pajak!

- Jumat, 11 Juni 2021 | 14:55 WIB
[ilustrasi] Aktivitas pedagang di pasar Kosambi, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Bandung, Kamis 10 Juni 2021. Pemerintah berencana mengenakkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan kebutuhan pokok atau sembako sebesar seperti yang tertera dalam revisi Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). (Ayobandung.com/Kavin Faza)
[ilustrasi] Aktivitas pedagang di pasar Kosambi, Jalan Jendral Ahmad Yani, Kota Bandung, Kamis 10 Juni 2021. Pemerintah berencana mengenakkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan kebutuhan pokok atau sembako sebesar seperti yang tertera dalam revisi Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). (Ayobandung.com/Kavin Faza)

BANDUNG, AYOSEMARANG.COM -- Pemerintah pusat berencana kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako, seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, telur susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula. 

Hal itu tercantum dalam dalam Draft Revisi Kelima Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

AYO BACA : Dukung Kebijakan Transportasi Kota Semarang, Gojek Beri Diskon 90%

Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN-RI) Firman Turmantara meminta Pemerintah untuk mencabut kembali rencana kebijakan tersebut terutama bahan pokok sebagai objek pajak.

"Apalagi kebijakan tersebut tetap dilaksanakan dalam masa pandemi dan situasi perekonomian yang sedang sulit, tentunya pasti menyengsarakan rakyat banyak dan berdampak panjang bahkan bisa memunculkan konflik/kerusuhan sosial," kata Firman kepada Ayobandung.com, jaringan Ayosemarang, Jumat, 11 Juni 2021.

AYO BACA : Banyak Sopir Kontainer Dipalak Preman, Jokowi Langsung Telepon Kapolri

Firman mengatakan, kanebijakan itu tidak lagi menyebutkan sembako termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Semula, barang-barang itu dikecualikan dalam PPN yang diatur dalam aturan turunan, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017.

"Sedangkan dalam draf RUU pasal 4A, sembako dihapus dalam kelompok barang yang dikenai PPN," tutupnya. (Gelar Aldi)

Halaman:

Editor: Budi Cahyono

Tags

Terkini

Peserta Wajib Tahu, Ini Ambang Batas SKD CPNS 2021

Selasa, 21 September 2021 | 17:15 WIB

BEGINI Cara Batasi Akses Lokasi di PeduliLindungi

Selasa, 21 September 2021 | 16:24 WIB

Apakah Ada Kartu Prakerja Gelombang 22? Ini Bocorannya

Selasa, 21 September 2021 | 15:02 WIB
X