Mengaku Bersalah, Dokter Louis Dibebaskan dari Tahanan Bareskrim

- Selasa, 13 Juli 2021 | 12:44 WIB
Bareskrim Polri akhinya membebaskan dokter Louis Owien usai menginap semalam di penjara. (suara.com)
Bareskrim Polri akhinya membebaskan dokter Louis Owien usai menginap semalam di penjara. (suara.com)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Bareskrim Polri akhinya membebaskan dokter Louis Owien usai menginap semalam di penjara. Alasan polisi membebaskan dokter Louis , yakni pengakuan bersalah dan berjanji tidak akan melarikan diri.

"Yang bersangkutan menyanggupi tidak akan melarikan diri. Oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan, hal ini juga sesuai dengan konsep Polri menuju Presisi yang berkeadilan," kata Direktur Tindak Pidana Siber (Dir Tipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Slamet Uliandi, Selasa 13 Juli 2021.

AYO BACA : Polisi Diminta Terbuka Tangani Kasus Dokter Louis Owien

Slamet menambahkan, faktor lain dokter Louis dibebaskan karena Polri kini mengedapankan pendekatan preventif dalam menindaklanjuti kasus tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

"Kami melihat bahwa pemenjaraan bukan upaya satu-satunya, melainkan upaya terakhir dalam penegakan hukum, atau diistilahkan ultimum remidium. Sehingga, Polri dalam hal ini mengendepankan upaya preventif agar perbuatan seperti ini tidak diikuti oleh pihak lain," katanya.

AYO BACA : Perhatikan, Begini Penggunaan Masker 2 Lapis yang Benar

Sebelumnya, Bareskrim Polri resmi menetapkan dokter Louis sebagai tersangka. Dia sebelumnya langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin 12 Juli 2021.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan dr Lois dijerat dengan Pasal 28 Ayat (2) Juncto Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal  14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kemudian Pasal  14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan/atau  Pasal 14 ayat (1) dan Undang Nomor 4 Tahun 1984  tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

 

Halaman:

Editor: Adib Auliawan Herlambang

Tags

Terkini

DAFTAR NILAI Ambang Batas SKD CPNS 2021 Cek di Sini!

Senin, 20 September 2021 | 17:05 WIB

Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia Salah Satu Prioritas

Senin, 20 September 2021 | 16:20 WIB

LOWONGAN KERJA Pertamina Terbaru 2021 untuk Lulusan D3

Senin, 20 September 2021 | 15:44 WIB

CARA Mudah Scan QR Code PeduliLindungi

Senin, 20 September 2021 | 14:48 WIB
X