Jokowi Diusulkan Pimpin Langsung PPKM Darurat, Jangan Luhut Lagi

- Selasa, 20 Juli 2021 | 17:45 WIB
Presiden Jokowi Diusulkan memimoin langsung PPKM Darurat jika kebijakan tersebut diperpanjang. (Twitter Jokowi)
Presiden Jokowi Diusulkan memimoin langsung PPKM Darurat jika kebijakan tersebut diperpanjang. (Twitter Jokowi)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengusulkan Presiden Joko Widodo untuk memimpin langsung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat jika aturan aturan tersebut diperpanjang. Diketahui, kebijakan PPKM Darurat akan berakhir hari ini, Selasa 20 Juli 2021.

Menurut Luqman Hakim, Jokowi bisa membentuk kepemimpinan kolektif untuk melakukan teknis PPKM Darurat.

"Jika pemerintah ingin memperpanjang PPKM Darurat Jawa dan Bali, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni pertama, presiden langsung memimpin pelaksanaan PPKM darurat Jawa dan Bali, tidak lagi diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan)," kata Luqman Hakim, dilansir Suara.com, Selasa 20 Juli 2021.

Nantinya, apa bila Jokowi menilai perlu menunjuk pimpinan teknis PPKM Darurat, bisa membentuk tim kolektif yang terdiri atas Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menkopolhukam, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Sekretaris Negara, Kapolri, dan Panglima TNI.

Luqman menilai, komposisi itu akan menjamin PPKM Darurat menggabungkan semua aspek pendekatan: kesehatan, teritorial, agama, hukum, sosial, serta keamanan.

Persyaratan kedua, kata Luqman, anggaran jaring pengaman sosial perlu ditambah, setidaknya mencakup bansos, bansos tunai, insentif tenaga kesehatan daerah, subsidi upah pekerja formal/informal, insentif industri, dan subsidi UKM/UMKM.

AYO BACA : Presiden Jokowi Sadar Masyarakat Keberatan Aturan PPKM Darurat

"Skema realisasi kebijakan bantuan sosial itu harus disosialisasikan sejelas-jelasnya kepada masyarakat pada saat perpanjangan PPKM darurat diumumkan," ujarnya.

Ketiga, menurut dia, vaksinasi harus menjadi bagian dari paket kebijakan PPKM darurat Jawa dan Bali serta PPKM mikro di luar Jawa dan Bali yang pelaksanaannya menggunakan pendekatan teritorial, yaitu desa/kelurahan, dusun/RW, dan RT.

Halaman:

Editor: Adib Auliawan Herlambang

Tags

Terkini

DAFTAR NILAI Ambang Batas SKD CPNS 2021 Cek di Sini!

Senin, 20 September 2021 | 17:05 WIB

Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia Salah Satu Prioritas

Senin, 20 September 2021 | 16:20 WIB

LOWONGAN KERJA Pertamina Terbaru 2021 untuk Lulusan D3

Senin, 20 September 2021 | 15:44 WIB

CARA Mudah Scan QR Code PeduliLindungi

Senin, 20 September 2021 | 14:48 WIB
X