Tertibkan Warga Di Masa PPKM Darurat, Menkominfo: Gunakan Pendekatan Humanis

- Kamis, 22 Juli 2021 | 07:49 WIB
Satpol PP Kota Semarang segel sejumlah usaha yang buka melebihi batas waktu PPKM. (dok)
Satpol PP Kota Semarang segel sejumlah usaha yang buka melebihi batas waktu PPKM. (dok)


JAKARTA, AYOSEMARANG.COM  – Masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah resmi diperpanjang pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny  Plate menjelaskan, perpanjangan masa PPKM Darurat akan diiringi dengan pemberian intensif kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial.

“Pemerintah selalu utamakan kesehatan masyarakat. PPKM harus kita perpanjang dan aka nada intensif fiskal kepada masyarakat yang terdampak secara langsung melalui perlindungan sosial atau bantuan sosial. Ibu Mensos (Tri Rismaharini) sudah siapkan semuanya (bansos),” ujar Johnny, Kamis 22 Juli 2021. 

AYO BACA : Istilah PPKM Darurat Diganti Level 4, Begini Penjelasannya

Dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah, Johnny menilai selalu ada persoalan dalam implementasi kebijakan di lapangan. Aparat diinstruksikan untuk mendisiplinkan masyarakat agar selalu menjaga protokol kesehatan dan membatasi kegiatan selama PPKM Darurat. Namun dalam menertibkan masyarakat, Johnny juga meminta agar aparat menjaga keramahan agar tidak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kerjasama dalam impelemntasi itu yang penting. Masyarakat dan aparat sama-sama tertib. Aparat tetap menjaga keramahan kepada masyarakat. Kita butuh suasana batin yang kuat, bukan saling menyalahkan. Kita harus bangun soliditas kita sebagai bangsa. Kita perlu bertemu di satu titik yang membangun solidaritas yang kuat untuk menghadapi bahaya Covid-19,” tegas Johnny.  

AYO BACA : Perubahan Aturan PPKM Darurat Kota Semarang Berlaku 14 Juli 2021, Berikut Ini Poin-poinnya

Menurut Johnny, penularan Covid-19  sejauh ini disebabkan karena masyarakat belum disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ia pun mengakui pemerintah juga memiliki kekurangan dalam penanganan Covid-19. Oleh karenanya, pemerintah membutuhkan banyak saran dan rekomendasi dari seluruh pihak agar kebijakan yang dijalankan dapat efektif.

Ia juga mengimbau agar kelompok-kelompok tertentu tidak menyebarkan diksi yang membingungkan masyarakat. 

“Jangan sampai terjebak dalam diksi yang membingungkan masyarakat. Kalau kita menebar ketakutan efeknya kita akan melemahkan semangat kita. Pemerintah pasti mendengar pendapat, koreksi, saran. Tapi sebaiknya tidak hanya kritik yang disampaikan tapi juga saran dan rekomendasi perbaikan,” jelas Johnny.*

Halaman:

Editor: Arie Widiarto

Tags

Terkini

X