Sri Mulyani Tambahkan Anggaran Rp10 Triliun untuk Subsidi Upah Pekerja

- Kamis, 22 Juli 2021 | 11:07 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menambah anggaran Rp10 triliun untuk BSU. (suara.com)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menambah anggaran Rp10 triliun untuk BSU. (suara.com)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambah anggaran Rp10 triliun untuk perlindungan sosial bagi 8,8 juta pekerja yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

 Sri Mulyani mengaku sudah membahas bantuan ini dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah.

AYO BACA : Pemerintah Bakal Beri BSU untuk Pekerja yang Dirumahkan di Tengah Pandemi Covid-19

"Kami tadi sudah bahas dengan Ibu Menaker, akan ada dari Rp10 triliun anggaran yang kita tambah untuk pekerja ini, akan ditujukan bagi 8,8 juta pekerja," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu 21 Juli 2021.

Sri Mulyani merinci sebanyak Rp10 triliun akan dialokasikan untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp8,8 triliun dan tambahan dana pelatihan Kartu Prakerja senilai Rp1,2 triliun. Dengan demikian, dana tambahan untuk perlindungan pekerja yang semula diperuntukkan khusus bagi program Prakerja, kini juga dipakai dalam program BSU.

AYO BACA : Dampak Penerapan PPKM Darurat di Kota Semarang, Angka Covid-19 dan Kematian Menurun

Namun, menurut dia, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. BSU digunakan untuk pekerja yang dirumahkan dan atau dipotong jam kerjanya, sedangkan Kartu Prakerja diperuntukkan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Melalui pemberian insentif upah tersebut, Sri Mulyani mengharapkan pelaku usaha tidak perlu sampai melakukan PHK terhadap karyawan.

Menurut rencana, pekerja yang akan mendapat BSU ini merupakan pekerja dengan upah bulanan tidak sampai Rp 3,5 juta. Para pekerja, terutama di sektor non kritikal yang tidak boleh beroperasi di tengah PPKM, juga mendapatkan bantuan.

"Sehingga ini yang jadi target bantuan subsidi upah pekerja yang tidak di-PHK dan pekerjanya mengalami penurunan penerimaan karena mereka bekerja di sektor non kritikal," katanya.

Halaman:

Editor: Adib Auliawan Herlambang

Tags

Terkini

X