Pemanfaatan Penataan Ruang Pasca UU Cipta Kerja di 61 tahun UUPA

- Senin, 4 Oktober 2021 | 21:04 WIB
Binar Arco Gumilar, Anggota Biro Hubungan Antar Lembaga PPI Jawa Tengah, ASN Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (dok pribadi)
Binar Arco Gumilar, Anggota Biro Hubungan Antar Lembaga PPI Jawa Tengah, ASN Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (dok pribadi)

AYOSEMARANG.COM-Sudah 61 tahun sebuah peraturan yang menjadi segala dasar peraturan pertanahan ini lahir. Pemerintah kolonial Hindia Belanda, melalui Agrarische Wet Tahun 1870 telah melengkapi transformasi agraria di nusantara semenjak kehadiran VOC, yang memungkinkan penguasaan dan pengunaan tanah yang dilakukan modal internasional.

Setelah perang revolusi kemerdekaan nasional tahun 1945-1949, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), hukum agraria kolonial dan struktur agraria yang kolonial dan feudal, hendak dirubah dengan hukum agraria nasional dan struktur agraria yang demokratis dan populis.

Baca Juga: PPKM Diperpanjang hingga 18 Oktober, Penerbangan Internasional Dibuka Lagi

UUPA ini merupakan perwujudan dari amanat UUD 1945 pasal 33 yang memiliki semangat membangun kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bidang pertanahan. Setelah lebih dari setengah abad keberadaan UUPA, masih relevankah dengan dinamika pertanahan saat ini?

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Pemerintah merumuskan Visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, pemerintah mengharapkan adanya “gelombang investasi” untuk mempercepat proses pembangunan.

Akan tetapi tumpang-tindih dan ketidakharmonisan undang-undang (UU) sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim berinvestasi yang ramah bagi para investor. Atas dasar itu lah, deregulasi dan debirokrasi perlu dilakukan. Banyak peraturan perundang-undangan (UU) hendak dipangkas, diubah, bahkan perlu membuat norma baru (yang belum ada UU sebelumnya) melalui satu UU sekaligus yang dipopulerkan dengan nama Omnibus Law.

Baca Juga: Tiba di Mimika, Ganjar Disambut Hangat Kethek Ogleng Banyumasan dan Tas Noken

Secara garis besar UU Cipta Kerja yang disusun metode Omnibus Law ini dianggap sebagai sebuah terobosan untuk menyelesaikan tumpang tindih peraturan dan menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Bertumpu pada hal tersebut, UU Cipta Kerja dinilai mampu untuk menyempurnakan peraturan terkait penataan ruang yang terdahulu dan menjadi salah satu undang-undang proyeksi beberapa peraturan di dalam UUPA tersendiri

Halaman:

Editor: arri widiarto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hikmah Diterapkannya PPKM Level 3

Sabtu, 27 November 2021 | 18:33 WIB

Tanamkan Rasa Dalam Hubungan

Senin, 22 November 2021 | 09:59 WIB

Sulitnya Mencari Penerus Dalang Wayang Potehi

Rabu, 17 November 2021 | 15:56 WIB

Berpihak pada Korban Revenge Porn

Rabu, 17 November 2021 | 13:58 WIB

Menyoal Keinferioran Pemirsa

Minggu, 14 November 2021 | 20:33 WIB

Menyudahi Budaya Plagiarisme

Jumat, 29 Oktober 2021 | 14:54 WIB

Sumpah Pemuda dan PR Literasi

Jumat, 29 Oktober 2021 | 11:09 WIB

Kala Singkong Keju Merajai Marketplace

Senin, 25 Oktober 2021 | 21:16 WIB

Urgensi Komunikasi Mitigasi Bencana

Senin, 25 Oktober 2021 | 13:39 WIB

Indonesia dan Keadilan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:05 WIB

Mungkinkah Golkar Akan Menjadi Rumah Besar Bersama

Selasa, 19 Oktober 2021 | 20:49 WIB

Di Balik Kemarahan Risma

Jumat, 8 Oktober 2021 | 14:21 WIB

Esensialitas Daring

Jumat, 1 Oktober 2021 | 12:26 WIB
X