Miris, Ribuan Tempat Ibadah di Kendal Belum Miliki IMB

- Rabu, 15 September 2021 | 11:03 WIB
Ilustrasi tempat ibadah. (Edi Prayitno/Kontributor kendal)
Ilustrasi tempat ibadah. (Edi Prayitno/Kontributor kendal)



KENDAL, AYOSEMARANG.COM -- Langkah Bupati Kendal, Dico M Ganinduto, untuk mengratiskan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah belum bisa dimanfaatkan. Terbukti hasil evaluasi masih banyak tempat ibadah yang belum memiliki IMB.

Dari data yang ada jumlah rumah ibadah ada 857 masjid dan 4.000-an musala baru 15 % yang mengantongi IMB, bahkan tempat ibadah umat lain seperti gereja, wihara ataupun pura tidak ada data jumlah pastinya.

Hal ini menunjukan bahwa bukan hanya persyaratan administrasi pembangunan yang belum baik tetapi juga komunikasi antara kelompok masyarakat, pemerintah kabupaten, dan stakeholder lainnya belum terjalin dengan harmonis.

Baca Juga: DPUPR Kendal Kebanjiran Pengajuan Persetujuan IMB Rumah Ibadah Gratis

Hal ini juga memunculkan fakta bahwa masih minimnya tenaga ahli yang dapat membantu membuatkan gambar teknik dalam pemenuhan persyaratan pengajuan IMB, disebabkan alokasi biaya untuk tenaga.

"Jika menggunakan skema sukarelawan hal yang menjadi tantangan adalah Sumber Daya Manusia di Kendal masih terbilang sangat kurang, apalagi harus mencari satu desa satu relawan yang bisa membuat gambar tentu akan sangat menyulitkan," terang Bupati Dico.

Masalah ini menjadi bahan evaluasi bahwa kerja sama dengan instansi pendidikan dan juga balai sertifikasi untuh ahli gambar bangunan menjadi hal yang perlu dipikirkan matang- matang. Karena gambar teknik bangunan menjadi prasyarat dalam pengajuan IMB.

Baca Juga: Bioskop Bakal Dibuka Lagi, Warga Tegal Wajib Pakai PeduliLindungi

"Mirisnya Pemerintah Kabupaten Kendal seperti ketinggalan jaman 5-10 tahun karena saat isu IMB ini keluar, pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, istilah IMB tak lagi digunakan diubah menjadi Perijinan Bangun Gedung/PBG," imbuhnya.

Belum lagi istilah SLF atau Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung harus dimiliki sebuah bangunan termasuk rumah ibadah, sertifikat ini diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan sebelum dapat dimanfaatkan.

Artinya IMB dan SLF syarat adminsitrasi yang wajib dimiliki setiap bangun gedung di Kabupaten Kendal. Karena sebelum mendirikan bangunan atau merenovasi bangunan diperlukan IMB daan untuk menggunakan atau menjual bangunan diperlukan SLF.

Baca Juga: Ikut Percepatan Vaksinasi, DMI Laksanakan Vaksin di Tempat-tempat Ibadah

Bukan hanya ketaataan administrasi saja, tapi keamaan masyarakat dalam memanfaatkan bangunan juga perlu menjadi perhatian.

Terlebih bantuan secara formal pasti akan mensyaratkan ijin dan sertifikat tersebut untuk memberikan bantuannya. Jika Pemerintah Kendal tidak segera memperbaiki kondisi ini, percepatan pembangunan yang diimpikan hanya sekedar visi tanpa aksi.

Editor: adib auliawan herlambang

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemkab Siapkan 3 Jalur Penghubung Kendal Bawah dan Atas

Selasa, 21 September 2021 | 18:44 WIB

50% Santri di Kendal Sudah Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Senin, 20 September 2021 | 19:18 WIB
X