Warga Tolak Penetapan Tanah Musnah Lahan Tambak Terdampak Tol Semarang-Demak

- Rabu, 17 November 2021 | 07:31 WIB
Sosialisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tanah Musnah di Aula Kantor Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Selasa 16 November 2021. (dok)
Sosialisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tanah Musnah di Aula Kantor Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Selasa 16 November 2021. (dok)


SEMARANG, AYOSEMARANG.COM - Warga pemilik tambak yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang-Demak, tetap menolak atas penetapan tanah musnah lahan tambak yang mereka miliki.

Penolakan tersebut disampaikan dalam sosialisasi pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tanah Musnah di Aula Kantor Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Selasa 16 November 2021.

Berdasarkan data dari BPN Kota Semarang, total tambak yang terdampak tol Semarang-Demak yang juga menjadi tanggul laut itu mencapai 200 hektare yang belum dibebaskan. Jumlah itu berada di tiga kelurahan yaitu Terboyo Kulon, Terboyo Wetan dan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Baca Juga: Imran Nahumarury Gantikan Ian Andrew Gillan Jadi Pelatih PSIS Semarang

"Kami berharap tim pembebasan tanah tol Semarang-Demak ini hati-hati dalam menetapkan tanah musnah. Karena yang sebenarnya tambak warga ini masih produktif. Maka kami menolak jika kemudian ditetapkan sebagai tanah musnah," kata kuasa hukum warga petambak, Joko Wahyono, usai sosialisasi.

Dikatakannya, jika ditetapkan sebagai tanah musnah, maka warga pemilik tambak mengalami kerugian. Pasalnya, tambak warga yang jumlahnya sekitar 150 bidang di 3 kelurahan itu masih produktif untuk budidaya ikan, udang dan kerang.

Dengan ditetapkan menjadi tanah musnah, maka warga hanya akan mendapat tali asih atau uang kerohiman. Padahal, warga pemilik tambak menghendaki uang ganti rugi yang layak yang dihitung berdasarkan penilaian appraisal.

"Kami berharap, tambak-tambak tersebut juga dibebaskan dengan appraisal untuk menaksir tanah-tanah tersebut, bukan kerohiman," ucapnya.

Karena masih adanya ketidakcocokan dengan warga, ia meminta kepada BPN Kota Semarang selaku panitia pembebasan tanah jalan tol Semarang-Demak untuk menghentikan semua tahapan pembebasan lahan tambak.

"Tahapan itu harus tegas dan dihentikan," ujarnya.

Halaman:

Editor: arri widiarto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X