Penolak Pemakaman Jenazah Bisa Dituntut Secara Hukum

- Sabtu, 11 April 2020 | 18:48 WIB
Narasumber dari beberapa pakar dan ahli memberikan penjelasan pada diskusi bertemakan fenomena penolakan jenazah Covid-19 yang diadakan Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang, Sabtu (11/4/2020). (Arie Widiarto/Ayosemarang.com)
Narasumber dari beberapa pakar dan ahli memberikan penjelasan pada diskusi bertemakan fenomena penolakan jenazah Covid-19 yang diadakan Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang, Sabtu (11/4/2020). (Arie Widiarto/Ayosemarang.com)

SEMARANG BARAT, AYOSEMARANG.COM -- Seseorang atau sekelompok yang berusaha menolak pemakaman jenazah bisa terancam hukuman pidana penjara. Ahli hukum pidana, Bernard L Tanya menjelaskan, pihak yang melakukan penolakan atas dasar atau alasan apapun dapat dijerat dengan Pasal 178 KUHP.

Pasal ini menyebutkan barang siapa dengan sengaja merintangi atau menyusahkan jalan masuk yang tidak dilarang ke suatu tempat pekuburan, dihukum penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu.

"Bagi saya ancaman hukumannya rendah. Ini karena pengandainnya tidak mungkin dilakukan manusia. Dengan kata lain nurani manusia menghambat orang mengubur jenazah seakan tidak mungkin. Namun ternyata dalam kondisi sekarang ada dan benar terjadi," kata Bernard dalam diskusi bertemakan fenomena penolakan warga terhadap jenazah positif Covid-19 yang diadakan Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang, Sabtu (11/4/2020).

AYO BACA : 3 Warga Diduga Provokator Penolak Jenazah Perawat di Semarang Ditangkap Polisi

Dia menjelaskan, konteks perkara ini masuk kategori delik umum. Artinya, warga atau seseorang yang terbukti melakukan penolakan dapat dituntut tanpa perlu adanya suatu pengaduan.

Bernard juga menjelaskan, oknum yang melakukan penolakan dapat dijerat dengan Pasal 212 KUHP. Pasal ini berisi tentang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, dipidana penjara paling lama satu tahun 4 bulan.

Adapun pasal lain yakni 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.

AYO BACA : Update Covid-19 Indonesia: 3.842 Kasus Positif, 286 Orang Sembuh, 327 Jiwa Meninggal

"Dalam pandangan hukum hanya mengenal tempat yang tidak dilarang untuk tempat pemakaman, sekalipun bukan warga setempat tetap harus diterima. Kedua ancaman yang lebih berat bisa dikenakan apabila ditemui unsur ketidaktaatan atau melawan aparat," imbuhnya.

Halaman:

Editor: Adib Auliawan Herlambang

Tags

Terkini

Masih ada Rentenir Berkedok Koperasi di Kendal

Minggu, 19 September 2021 | 18:35 WIB

Pembangunan TPQ Plus Masjid Al Qodar Sendangmulyo Dimulai

Minggu, 19 September 2021 | 15:33 WIB

Update Stok Darah Semarang Jumat 17 September 2021

Jumat, 17 September 2021 | 16:30 WIB
X