PPKM Darurat Diperpanjang, Ombudsman Jateng Ingatkan Skema Kompensasi Sosial bagi Masyarakat

- Jumat, 16 Juli 2021 | 18:47 WIB
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sedang memberi bantuan sosial kepada warganya. Buntut adanya rencana PPKM Darurat, Ombudsman Jawa Tengah mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan skema kompensasi sosial. (Humas Pemkot Semarang)
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sedang memberi bantuan sosial kepada warganya. Buntut adanya rencana PPKM Darurat, Ombudsman Jawa Tengah mengingatkan Pemerintah untuk memperhatikan skema kompensasi sosial. (Humas Pemkot Semarang)

SEMARANGSELATAN, AYOSEMARANG.COM - Pemerintah Pusat mewacanakan perpanjangan PPKM Darurat hingga akhir Juli.

Kabar itu pun juga sontak langsung mendapat respon dari banyak pihak termasuk salah satunya adalah Ombudsman Republik Indonesia.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida mengungkapkan jika rencana itu terealisasi maka pemerintah harus menyiapkan skema kompensasi bagi masyarakat yang terdampak.

Hal itu disampaikan Farida setelah melihat banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan kegiatan ekonominya.

AYO BACA : Tak Sembarangan, Pemkot Semarang Pilih Pohon Khusus untuk Peneduh Jalan

“Selain itu, pemerintah di setiap tingkatan harus melakukan pemetaan mitigasi kerentanan sosial secara cermat, sehingga bisa melakukan antisipas,” ujar Farida pada Jumat 17 Juli 2021.

Skema kompensasi tadi harus diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang paling rentan.

Kemudian pendekatan penertiban protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan juga harus mengedepankan etika dan bersifat humanis. 

Kemudian yang juga jadi catatan dari Ombudsman adalah kesiapan rumah sakit dalam menangani pasien Covid-19.

Halaman:

Editor: Ade Lukmono

Tags

Terkini

Peluang Siswa SMK jadi Pengusaha Masih Terbuka Lebar

Selasa, 26 Oktober 2021 | 20:26 WIB

Update Stok Darah PMI Semarang, Selasa 26 Oktober 2021

Selasa, 26 Oktober 2021 | 14:46 WIB

Pohon Tumbang Sebabkan Kemacetan di BSB Ngaliyan

Senin, 25 Oktober 2021 | 21:24 WIB
X