UU Cipta Kerja Cacat Formil Jadi Trending Twitter, Netizen: Memang Biang Kerok

- Kamis, 25 November 2021 | 17:05 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan UU Cipta Kerja. (Tangkapan Layar YouTube Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat membacakan putusan UU Cipta Kerja. (Tangkapan Layar YouTube Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

 

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Mahkamah Konstitusi kabulkan sebagian permohonan uji formil yang diajukan Indonesia Human Right Commite for Social Justice (IHCS) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kebijakan terkait UU Cipta Kerja atau Omnibus law dinyatakan cacat secara formil dan inkonstitusional bersyarat.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memerintahkan kebijakan untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja.

Baca Juga: MK Nyatakan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

Adapun, keputusan MK menyatakan UU Cipta Kerja Cacat Formil jadi trending Twitter Indonesia.

Hingga berita ini ditayangkan, kata kunci UU Cipta Kerja jadi salah satu hot topik di Twitter Indonesia.

Ada hampir 3 ribu cuitan terkait UU Cipta Kerja tersebut.

Netizen mengomentari keputusan MK menyatakan UU Cipta Kerja cacat secara formil.

"Kebanyakan mereka yang menolak karena tidak membaca UU Cipta kerja secara menyeluruh dan memahami secara mendalam," cuit akun Twitter @JakaPrana1*

Baca Juga: TOK !! Mahkamah Konstitusi Putuskan UU Cipta Kerja Cacat Secara Formil

"UU Cipta Kerja memang biang kerok semua persoalan diIndo..menteri seenaknya saja buat Permen yg menabrak Undang undang yg selama ini berlaku.." cuit @SakinalAbdull1*

"Uu cipta kerja untuk siapa jika ternyata bertentangan dgn uud 45?" cuit @duhduh9260650*

"Tujuan UU Cipta Kerja ini utk memperluas lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran. Akan banyak pencari kerja yang akan mengakhiri masa penganggurannya. Bargaining power buruh akan naik. Saya tidak paham mengapa serikat buruh tidak gembira ketika penganggur diterima kerja." cuit @bsetiawan5*

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi kabulkan sebagian permohonan uji formil yang diajukan Indonesia Human Right Commite for Social Justice (IHCS) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kebijakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dinyatakan cacat secara formil dan inkonstitusional bersyarat.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memerintahkan kebijakan untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja.

MK melalui keputusannya menyebutkan, jika dalam dua tahun tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka Undang-Undang atau pasal materi muatan yang telah dicabut UU Cipta Kerja akan kembali berlaku.

Baca Juga: Pemanfaatan Penataan Ruang Pasca UU Cipta Kerja di 61 tahun UUPA

Hal itu sesuai dengan amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman pada Kamis 25 November 2021.

Para pembuat kebijakan diberikan waktu paling lama dua tahun untuk perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan Undang-Undang.

Jika tidak dilakukan perbaikan, maka dinyatakan inkonstusional secara permanen.

Halaman:

Editor: Akbar Hari Mukti

Sumber: Twitter

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gedung Cyber Kebakaran, Dua Orang Meninggal Dunia

Kamis, 2 Desember 2021 | 18:18 WIB
X