Dinyatakan Bertentangan dengan UUD 1945, Ini Poin Penting Putusan UU Cipta Kerja !!

- Kamis, 25 November 2021 | 17:19 WIB
Poin penting putusan Mahkamah Konstitusi terkait  Undang-Undang Cipta Kerja  (Ayobadung.com/Kavin Faza)
Poin penting putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Ayobadung.com/Kavin Faza)

JAKARTA, AYOSEMARANG.COM -- Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebijakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dinyatakan cacat secara formil dan inkonstitusional bersyarat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Anwar Usaman saat membacakan amar putusan yang disiarkan secara langsung melalui YouTube resmi MK.

Baca Juga: UU Cipta Kerja Cacat Formil Jadi Trending Twitter, Netizen: Memang Biang Kerok

"Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang IU Cipta Kerja Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Ketua MK Anwar Usman kamis 25 November 2021.

Berikut beberapa poin penting dalam sidang putusan Judical Review tentang UU Cipta kerja.

Baca Juga: LIGA ITALIA: AC Milan Berhasil Rekrut Pemain Berjuluk si Tukang Antar Barang, Ini Sosoknya

UU Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional, namun dengan pertimbangan telah banyak kebijakan turunan yang dibuat dan bahkan telah berlaku nya kebijakan ini maka MK menyatakan UU Cipta Kerja dinyatakan Inkonstusional Bersyarat (dinyatakan bersyarat karena MK harus menyeimbangkan proses pembentukan UU yang harus dipenuhi syarat formil juga harus pertimbangkan tujuan pembentuka UU

• • Para pembentuk UU diberikan waktu paling lama dua tahun untuk perbaikan sesuai dengan persyaratan tata cara pembentukan UU. UU CK harus patuh terhdap proses pembentukan UU

• Jika tidak dilakukan perbaikan maka dinyatakan Inkonstitusional Secara Permanen. 

Baca Juga: MK Nyatakan UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

• • Apabila dalam dua tahun tidak dapat menyelesai perbaikan maka UU atau pasal atau materi muatan yang telah dicabut oleh UU CK kembali berlaku. 

• Putusan MK juga menangguhkan segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan UUCK selama proses perbaikan. 

• • MK juga memerintahkan agar segera dibentuk landasan hukum yang baku unutk menjadi pedoman didalam pembentukan undang-undang dengan metode omnibuslaw yang mempunyai sifat kekhususan.

Halaman:

Editor: Iswara Bagus

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gedung Cyber Kebakaran, Dua Orang Meninggal Dunia

Kamis, 2 Desember 2021 | 18:18 WIB
X